Back To Top

Google+ Followers

Thursday, 2 October 2014

Judul Skripsi Fakultas Hukum

Blog Panduan Pembuatan Skripsi  AUDIT MUTU HUKUM PERATURAN DAERAH : Model Evaluasi Antisipatif Produk Hukum Pemerintah Daerah yang Kondusif bagi Penanaman Modal dan Daya Saing Investasi.

 ALAT BUKTI SAKSI DALAM PRAKTEK PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
 IMPLEMENTASI UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT

 PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
 IMPLEMENTASI UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DALAM PROSES PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PN. PURWODADI

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT
PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DAN AKIBAT HUKUMNYA DI SEMARANG.

 TANGGUNG JAWAB EMKL PT. PELNI SEMARANG SEBAGAI PERANTARA DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT


PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI FASILITAS PERUSAHAAN ANTARA KARYAWAN DENGAN PT.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI JUAL-BELI ISTISHNAĆ¢€™ PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH CABANG
 KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM PENGADILAN ANAk

PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI MELALUI SMS BANKING BRI.

 PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MELALUI PT.


 PERAN SERTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBERANTASAN PROSTITUSI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRATIF

KAJIAN HUKUM INTERNASIONALNTERHADAP PEREMPUAN PELAKU PERKAWINAN CAMPURAN DAN ANAK- ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
 PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA DI PT. SUCOFINDO

 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI.

 PERJANJIAN KERJA SAMA TELKOMSEL DAN BANK MANDIRI DALAM PENJUALAN VOUCHER KARTU PRABAYAR

PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG DALAM PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

 PERANAN PENYIDIK KPK DI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

PROSEDUR GUGATAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN NEGARi


Jika bermanfaat Silakan share di FB, Tweet maupun GPlus. Berikan saran, pendapat, kritik ataupun pertanyaan di blog ini lewat komentar Facebook atau Google



Jangan Lupa di Like Ya

×